KAPAN INDONESIA JADI NEGARA MAJU DAN RAKYATNYA SEJAHTERA?(2)


KAPAN INDONESIA JADI NEGARA MAJU DAN RAKYATNYA SEJAHTERA?(2)

oleh Syarif Hidayat

Pada saat ini, mungkin inilah sebagian lagi dari masalah pelik yang dihadapi Pemerintah Indonesia: Nilai Kebocoran APBN (mungkin yangdi-KORUPSI) mencapai Rp 70 triliun per tahun, utang Pemerintah bertambah menjadi Rp 1.878 triliun dan jumlah penduduk yang miskin naik menjadi 32,7 juta jiwa.

Nilai kebocoran dana pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan melalui APBN dilaporkan mencapai Rp 70 triliun setiap tahunnya. Atas dasar itu, masuk akal jika sekitar 80 persen dari sekitar 20.000 pengaduan tindak pidana KORUPSIyang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Roestam Sjarief mengungkapkan, kondisi itu sudah menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan karena kebocoran tersebut berkisar sekitar 30-40 persen dari anggaran belanja pengadaan barang dan jasa di APBN setiap tahunnya.

Sebagai ilustrasi, anggaran belanja negaradi APBN 2009 ditetapkan Rp 1.050 triliun, dari anggaran itu, sekitar Rp 350 triliun merupakan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Dengan anggaran belanja pengadaan barang dan jasa itu, uang yang bocor bisa mencapai Rp 60 triliun-Rp 70 triliun per tahun,” ujarnya.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena kehilangan dana hingga Rp 70 triliun itu nyaris sama dengan dua kali anggaran proyek infrastruktur yang dikelola Departemen Pekerjaan Umum yang setiap tahunnya sekitar Rp 37 triliun.

“Pengaduan tentang penyimpangan dipengadaan barang dan jasa begitu noisy (riuh) saat ini. Itu semua harus dihentikan,” ujar Roestam.

Benar sekali Roestam dan juga KPK, jika begitu, kita menunggu tindakan Pemerintah terutama dari Presiden SBY yang kongkrit untuk mengatasi kebocoran anggaran tersebut. Kita terus menunggu dengan sabar hingga proses hukum bagi para tikus-tikus (KORUPTOR) yang mengerat anggaran tersebut masuk hotel prodeo.

Terjadinya kebocoran atas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 30-40 persen sebagaimana disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, menunjukkan bahwa efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara masih lemah. Untuk itu pengelolaan anggaran negara saat ini tetap membutuhkan kontrol yang kuat dari BPK maupun KPK sendiri.

Misalnya, dimungkinkan dilakukan pemeriksaan dari waktu anggaran berjalan, demikian rangkuman pendapat ekonom Cides Umar Juoro dan ekonom senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi.

APBN bocor, sedangkan uang pajak juga dibocorkan oleh para markus Pajak dan pembobol uang pajak. Kalau tidak terjadi pembobolan uang pajak oleh para markus dan KORUPTOR, maka penerimaan uang pajakkemungkinan besar bisa mencapai lebih dari dua kali lipat dari penerimaan pajak sekarang ini.

Tercatat hingga akhir tahun 2009 penerimaan pajak hanya Rp623 triliun, atau 95,6 persen dari target yang dipatok dalam APBN-P 2009 sebesar Rp652,0 triliun. Dari angka tersebut, setoran pajak yang dihimpun oleh Ditjen Pajak diperkirakan hanya sebesar Rp549,9 triliun atau 95,2 persen dari target APBN-P 2009.

Utang pemerintah capai Rp 1.878 triliun

Sementara itu, utang pemerintah 2010 diperkirakan mencapai Rp1.878 triliun atau meningkat dibandingkan posisi awal tahun 2009 yang hanya di kisaran Rp1.600 triliun. Beban rakyat untuk membayar utangpun makin berat. “Diperkirakan ada tambahan utang menjadi Rp1.878 triliun dari Rp1600 triliun,” kata Sri Mulyani sewaktu masih menjabat sebagai menteri keuangan.Banyak pihak yang mencemaskan peningkatan utang yang luar biasa itu.Tahun demi tahun jumlah utang bukan bertambah turun tapi terus melambung.

Ekonom senior Rizal Ramli, memperingatkan bahaya utang yang terus menggunung dan tidak dipergunakan secara efektif dan produktif sehingga jadi beban rakyat. “Para teknokrat Neoliberalisme selalu menimbun utang untuk membuat Indonesia tergantung kepada asing,” kata Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian dalams ebuah diskusi belum lama ini. Untuk awal tahun ini saja utang pemerintah bertambah Rp27,58 triliun. Menurut data yang rilis Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu (10/03/2010) rasio utang Indonesia sampai Januari mencapai 27 persen dengan PDB sebesar Rp 5.981,37 triliun, terdiri dari pinjaman US$65,36 miliar dan surat berharga US$107,44 miliar.

“Laporan menyebutkan, dalam 1 bulan pertama di 2010, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 27,58 triliun, dari Rp1.590,66 triliun di akhir 2009 menjadi Rp1.618,24 triliun di akhir Januari 2010,” kata seorang pejabat kementerian keuangan pemerintah. Dalam denominasi dolar AS jumlah utang pemerintah sampai akhir Januari 2010 mencapai US$172,8 miliar, naik dibandingkan posisi akhir 2009 yang besarnya US$169,22 miliar. Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$65,36 miliar dan surat berharga US$107,44 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp5.981,37 triliun, maka rasio utang Indonesia hingga Januari 2010 mencapai 27 persen .Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat sampai Januari 2010 adalah, bilateral US$40,55 miliar, multilateral US$21,43 miliar, komersial US$3,31 miliar, serta supplier US$ 60 juta. Secara jumlah, utang Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun. Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB. Di 2000, utang sebesar Rp1.234,28 triliun dengan rasio 89 persen, 2001 Rp1.273,18 triliun (77 persen),2002 Rp1.225,15 triliun (67 persen), 2003 Rp1.232,04 triliun (61 persen), 2004 Rp1.299,50 triliun (57 persen), 2005 Rp1.313,29 triliun (47 persen), 2006 Rp1.302,16 triliun (39 persen), 2007 Rp 1.389,41 triliun (35 persen),2008 Rp1.636,74 triliun (33 persen), 2009 Rp1.590,66 triliun (28 persen), dan di 2010 Rp1.618,24 triliun (27 persen). Dengan demikian, utang luar negeri ini membuat beban rakyat yang sudah menderita itu, menjadi semakin bertambah.Karenanya restrukturisasi utang mutlak harus dilakukan dan strategi pembangunan ekonomi harus diubah sehingga tidak selalu bergantung pada utang luar negeri.

Jumlah penduduk miskin naik

Penduduk miskin di Indonesia diprediksikan bertambah menjadi 32,7 juta jiwa pada 2010, yang sebelumnya 32,5 juta jiwa pada tahun 2009. Kemiskinan tetap merangkak naik, walaupun perekonomian tumbuh 5,5- 5,9 persen pada tahun 2010.

Ekonom Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan, peningkatan angka kemiskinan itu tidak bisa dihindari, karena adanya kenaikan inflasi sekitar 5,6 persen.

“Hal ini diperparah dengan mendominasinya industri telekomunikasi beberapa tahun terakhir, padahal industri itu hanya sedikit menyerap tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah harus mendorong industri berbasis tenaga kerja, supaya angka kemiskinan menurun,” kata Agus Eko Nugroho.

Tetapi, pada tahun 2009 terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 200.000 jiwa. Sayangnya, hal itu hanya mengurangi sebagian kecil dari total angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka sebesar 8,8 juta jiwa. Dengan demikian, tingkat setengah pengangguran meningkat dari 31,57 juta menjadi 32,04 juta.

Dari data yang di sampaikan, tingkat kemiskinan tahun ini sebenarnya menurun 2,5 juta jiwa, jika dibandingkan 2008 yang mencapai 35 juta jiwa, atau setara dengan 15,4 persen dari total angkatan kerja.

Sementara itu, data BPS menyatakan,jumlah penduduk miskin pada Maret 2009 tercatat sebesar 31,53 juta jiwa atau sekitar 14,15 persen . Jumlah ini turun 2,43 juta jiwa dibandingkan Maret 2008 yang mencapai 34,96 juta jiwa atau sekitar 15,42 persen .

Strategi riskan Neoliberalisme

Cadangan devisa berupa US Dollar meningkat,tapi cadangan emas semakin menipis. Bank Indonesia, seperti dikutip situs International Business Times, memperkirakan cadangan devisa Indonesia pada akhir 2010 akan naik menjadi 81,3 miliar dolar AS. Pada 13 Agustus 2010 cadangan devisa Indonesia berada pada posisi 78,79 miliar dolar.

Ini tentu bisa memperkuat argumentasi kalangan yang anti Neo-Liberalisme bahwa para teknokrat Neo-Libs telah menjalankan strategi yang riskan sampai menyangkutperimbangan cadangan devisa dan emas yang kurang menguntungkan bagi dukungan ekonomi Indonesia dan dapat menjadikan fakta ini sebagai pembenaran atas klaim mengurat-akarnya paham Neoliberalisme di Indonesia.

Bayangkan, cadangan emas – yang merupakan aktiva sejati dalam neraca kekayaan itu – kita cuma memiliki 73 ton atau sejumlah 4.3 persen dari total valuta asing yang kita miliki, demikian menurut data Bank Indonesia.

Artinya adalah bahwa pemerintah Indonesia lebih suka menumpuk valuta asing – terutama US Dollar sebesar 95.7 persen sebagai simpanan dibandingkan emas yang sesungguhnya lebih stabil meski tanpa di-hedging (dilindungi secara moneter).

Mengingat tingkat keamanan mata uang Dollar saat ini yang cenderung labil oleh ancaman krisis global, maka strategi ekonomi seperti ini sungguh sangat riskan. Perilaku riskan seperti ini juga dipraktekkan oleh negara-negara Asia lainnya.

China yang dianggap punya cadangan devisa hinggaUS$ 2 triliun pun ternyata hanya punya cadangan emas 0.9 persen dari valutanya atau senilai 1,054 ton. Anehnya, negara-negara kapitalis yang dinilai mempraktekkan Liberalisme pasar malah lebih mempercayakan simpanannya dalam bentuk emas.

Amerika Serikat, induk ekonomi berbasis Dollar, malah berada di peringkat hampir teratas dalam cadangan emas 8,000 ton,kalau dibandingkan dengan valuta asingnya lumayan tinggi sebesar 78.9 persen .

Amerika hanya kalah oleh Bank Central Eropa yang punyasimpanan emas 11,000 tonatau 76.5 persen dari valuta asingnya. Negara Eropa lainnya juga punya cadangan emas berlimpah.

Cadangan Emas AS dari Timika?

Darimana cadangan emas Amerika Serikat itu? Tidak usah berpaling terlalu jauh, di Timika, Papua tambang emas Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak 1988) yang konsesinya dimiliki Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc asal Amerika Serikat.

Perusahaan AS ini berhasil menambang emas dari tanah Papua sebanyak minimal 300 ton setiap tahunnya atau senilai US$1.8 miliar. Dari konsesi yang diberikan ke perushaan AS itu, Indonesia hanya kebagian percikannya saja yakni 9.36 persen. Tapi tidak diketahui berapa uang yang masuk ke kantong para pajabat pemberi atau yang menyetujui konsesi.

Jadi bisa ditebak darimana sebagian besar cadangan emas Amerika Serikat itu berasal.

Kira-kira apa yang terjadi sekiranya tiba-tiba nilai US dollar ambruk ke titik terendah? Maka yang akan selamat hanya yang punya cadangan emas besar, mengingat emas adalah aktiva yang paling bisa diterima untuk ditukarkan dengan komoditas apapun di dunia ini.

Bagaimana keadaan Indonesia kalau nilai US dollar tiba-tiba terpuruk? Wallahu’ alam. Dengan cadangan emas cuma 4,3 persen saja, maka sulit rasanya leluasa bergerak. Kecuali mungkin membangun kemandirian dengan mengurangi ketergantungan atas valuta dollar. Atau kalau perlu lebih ekstrim menasionalisasi Tambang Emas Freeport.

Atau apakah mayoritas rakyat akan tetap hanya sebagai penonton?: MENONTON para elit politik dan elit penyelenggara negara (Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif) berebut dalam menumpuk dan menikmati kekayaan negara. (HSH)

Advertisements

Write a comment or Leave a Reply. Thank You! Kind Regards Web Administrator/Editor

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s