BANJIR JAKARTA TIMBULKAN LAGI WACANA RELOKASI IBUKOTA


17 Januari 2013, banjir menggenani sebagian jalan depan Iastana Negara.

17 Januari 2013, banjir menggenani sebagian jalan depan Iastana Negara.

BANJIR  DI JAKARTA TELAH TIMBULKAN LAGI WACANA RELOKASI IBUKOTA KE KOTA LAIN

oleh Syarif Hidayat

Ide atau usulan merelokasi ibukota Indonesia dari Jakarta ke lokasi/kota lain di Indonesia, sejak dari jaman kolonial sampai di jaman merdeka  sekarang ini, telah mengalir walaupun kadang timbul dan kadang tenggelam seiring dengan turun naiknya ketinggian dan volume banjir di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Akhir akhir ini wacana  memindahkan ibukota ke lokasi lain muncul lagi dengan dukungan yang semakin kuat dari berbagai kalangan baik dari tokoh politik maupun tokoh ekonomi seiring dengan semakin meluasnya dan parahnya problema banjir dan kemacetan di banyak tempat di Jakarta.

Usulan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi lainnya telah didiskusikan sejak masa kolonial Belanda. Pada awal Abad ke-20 ada upaya Pemerintahan kolonial Hindia Belanda untuk mengubah lokasi ibu kota dari Batavia (nama Jakarta sebelumnya) ke Bandung, namun gagal karena Depresi Ekonomi Besar dan Perang Dunia II.

Presiden Soekarno pernah mencanangkan pemindahan ibukota negara ke Palangka Raya, kini ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, pada awal 1960-an. Prasasti pencanangan ibukota negara yang baru ini, sampai sekarang masih ada di halaman Gubernuran Kalimantan Tengah.

Tapi dana belum mencukupi. Dana pemerintah terbatas dan diutamakan untuk operasi-operasi militer pemulihan keamanan di berbagai daerah di dalam negeri dan untuk merebut kembali Irian Barat, yang perlu biaya besar. Soekarno berhenti sebagai Presiden dan gagasan ibukota baru itu ikut berhenti.

Presiden Soeharto pernah mencanangkan pemindahan ibukota ke Jonggol, Kabupaten Bogor, tapi inipun urung karena landaan krisis ekonomi.

Perdebatan tentang pembentukan ibu kota baru yang akan dipisah dari pusat ekonomi dan komersial negara terus berlanjut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung ide untuk membuat pusat politik dan administrasi Indonesia yang baru, karena masalah lingkungan dan overpopulasi Jakarta.

Mari Lanjutkan Ide Membangun Ibukota Baru

Bunderan HI

Bunderan HI

Untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu the emerging countries, masalah Jakarta yang sudah overload harus diselesaikan terlebih dahulu,

kata Presiden SBY saat memberikan kuliah tamu dalam rangka Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, pada 14 Desember 2010.

Berdasarkan sebuah studi untuk menyelesaikan masalah overload Jakarta dibutuhkan 1,4 Jakarta lagi. Jika itu ada, maka masalah Jakarta bisa diselesaikan. “Dan itu tidak mungkin. Kita harus memikirkan solusi untuk transportasinya, mungkin ide membangun pusat pemerintahan yang baru mari kita lanjutan. Sehingga Jakarta bisa  lebih besar, lebih baik dan semua bisa happy,” ujar SBY.

Presiden mengungkapkan, Jakarta mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat karena untuk menjadikan Indonesia sebagai the emerging country. “Pembangunan ekonomi Jakarta dan sekitarnya mesti dilakukan dengan baik. Mengapa? karena kontribusi ekonomi dari jakarta dan sekitarnya itu besar terhadap kontribusi secara nasional,” kata SBY.

Masalah-masalah yang dihadapi Jakarta antara lain soal kepadatan penduduk, transportasi yang semrawut, dan masalah lingkungan. Hal itu menjadi tantangan bagi para ilmuwan  untuk menyelesaikannya.

Seperti diketahui, dalam kuliah umum di ITS, SBY mencita-citakan Indonesia sudah bisa menjadi salah satu the emerging countries (Negara industri baru) seperti layaknya Rusia, India, Brasil, dan Cina dalam 15 tahun mendatang. Setelah bisa menjadi the emerging country, SBY berharap pada abad 21 mendatang Indonesia bisa menjadi the developed country (Negara industri maju). “Menjadi emerging country adalah pijakan Indonesia untuk bisa menjadi the developed country pada abad 21 mendatang,” ujar SBY.

Makanya untuk dapat mencapai the emerging country, salah satu masalah yang harus dipecahkan adalah Jakarta yang sudah overload.

SBY telah lama memikirkan wacana ini

Presiden Susilo bambang Yudhoyono bersama Menlu Marty Natalegawa saat mengamati banjir yang melanda di sekitar Istana Negara, Jakarta. (17/1, 2013).

Presiden Susilo bambang Yudhoyono bersama Menlu Marty Natalegawa saat mengamati banjir yang melanda di sekitar Istana Negara, Jakarta. (17/1, 2013).

Pada 7 September 2013, Presiden SBY mencuatkan kembali wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dari Jakarta. Mengatakan telah lama memikirkan wacana ini, SBY merujuk beberapa negara yang telah lebih dulu sukses memindahkan ibu kota, termasuk Kazakhstan. Rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata SBY, sudah dia pikirkan sejak empat-lima tahun lalu. Waktu itu muncul berbagai pemikiran dan debat wacana, tetapi SBY mengaku memilih diam.

“Mengapa saya lebih memilih diam, karena kebiasaan di negeri kita ini apa pun kalau muncul ide baru langsung didebat atau disalahkan. Sebaliknya, kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga,” kata SBY kepada pers di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, pada 7 September 2013.

SBY menilai, pemindahan ibu kota akan menimbulkan dampak positif maupun negatif bagi Indonesia. Jika Indonesia memiliki kota pusat pemerintahan yang baru, SBY pun yakin kondisi Jakarta akan jauh lebih baik. Meski ibu kota pindah, kata dia, Jakarta tetap akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan perdagangan.

SBY mengaku memikirkan Jakarta untuk 10-30 ke depan, sebagai tugasnya dan tugas presiden-presiden penggantinya kelak. Namun, tegas SBY, untuk melakukan pemindahan itu, butuh pertumbuhan ekonomi yang kuat, merujuk pada pendapatan domestik bruto dan pendapatan per kapita masyarakat. “Kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Jakarta, dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru,” jelasnya.

Dianggap sebagai salah satu kisah sukses, Astana baru menjadi ibu kota Kazakhtan pada 1997. Kota ini berpopulasi 775.800 orang dengan luas wilayah 722 kilometer persegi. Saat ini, Astana menjadi kota terbesar kedua di negara yang terletak di Asia Tengah tersebut. Kota terbesar di Kazahtan adalah Almaty, yang juga adalah ibu kota sebelumnya. Almaty mempunyai penduduk 1.477.564 orang, dengan luas wilayah 324,8 kilometer persegi.

Berkaca pada Malaysia, Turki, dan Australia

Terkait wacananya tersebut, SBY juga memberi contoh sukses negara-negara lain yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Dia menyebutkan Turki, Australia, dan Malaysia. “Saya kira banyak contoh di dunia yang dipisahkan (pusat pemerintahan dan ekonomi), tentu ada plus dan minusnya,” kata SBY. Bila nanti Indonesia memutuskan membangun pusat pemerintahan baru, menurut SBY, harus dipastikan Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik. “Pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif,” ungkapnya.

Putra Jaya merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan Malaysia sejak 1999, menggantikan peran Kuala Lumpur. Di sanalah kantor-kantor pemerintahan berdiri. Namun, gedung parlemen dan kediaman Sultan Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, yang juga berfungsi sebagai pusat ekonomi.

Sementara itu, di Turki, ibu kota negara terletak di Ankara. Kota ini bukan kota yang terbesar di sana. Kota paling besar, terkenal, dan menjadi pusat ekonomi di Turki adalah Istanbul.

Adapun di Australia, Canberra dipilih sebagai ibu kota pada 1908, sebagai kompromi dari rivalitas dua kota terbesar di negeri kanguru itu, Sydney dan Melbourne.

Ide lama Soekarno

Banjir jakarta di Bundaran Patung Kuda Monas

Banjir jakarta di Bundaran Patung Kuda Monas

Memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta bukanlah ide baru. Jauh-jauh hari, Soekarno, proklamator dan Presiden pertama Indonesia, sudah pernah melontarkannya. Bahkan, Soekarno menyebutkan kota mana yang menurut dia paling tepat menggantikan Jakarta sebagai ibu kota.

Sejarawan Anhar Gonggong mengatakan, seandainya tidak ada peristiwa pemberontakan pada 30 September tahun 1965, saat ini pusat pemerintahan Indonesia sudah berada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dia mengatakan, melalui program pembangunan berencana semesta, Soekarno sudah merancang pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Rencana itu tak terlaksana karena rezim Soekarno tumbang seusai pemberontakan 1965.

“Beliau jatuh dan rencananya tidak dilanjutkan rezim setelahnya,” kata Anhar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (8/9/2013). Selain Palangkaraya, sebut Anhar, Soekarno menyebutkan Bogor dan Makassar sebagai alternatif lokasi baru ibu kota. Dari pilihan yang ada, Bogor kemudian tak dipilih karena terlalu dekat dengan Jakarta.

Sementara Makassar, lanjut Anhar, diakui unggul karena berada di tengah-tengah sebaran pulau di Indonesia. Namun, Makassar sebagai kota yang telah lama terbentuk. Soekarno, kata Anhar, ingin ibu kota baru adalah wilayah yang memang disiapkan untuk menjadi ibu kota.

“Bung Karno merancang membentuk kota baru untuk membentuk pusat pemerintahan,” kata Anhar. Maka pilihan jatuh pada Palangkaraya. Saat meresmikan Palangkaraya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah pada 17 Juli 1957, berdasarkan penelusuran Kompas.com, Soekarno dalam pidatonya gamblang menyatakan keinginan menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara.

Namun, Anhar berpendapat pemindahan ibu kota butuh banyak biaya dan waktu lama. Sebagai contoh, Anhar menyebutkan pemindahan ibu kota Pakistan dari Karachi ke Islamabad butuh waktu 15 tahun. “Dan itu sangat mahal,” tegas dia.

Soal visi negara

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo berpendapat, seharusnya wacana pemindahan ibu kota negara adalah bagian dari rencana penataan pemerintahan. “Saya melihat pemerintah kurang memiliki keseriusan menata pemerintahan yang visioner,” ujar dia.

Arif mengatakan, sudah jauh hari ide itu ada. Menurut dia, Soekarno bahkan telah menimbang banyak sudut pandang ketika berpendapat Palangkaraya adalah pilihan tepat untuk pemindahan ibu kota.

Dalam konteks kekinian, Arif melihat pemindahan ibu kota juga akan menjadi solusi untuk memangkas transaksi politik, dengan adanya jarak antara pusat perekonomian dan pemerintahan. “Meminimalkan peluang transaksi,” kata dia.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, Arif juga melihat pemindahan ibu kota ke Palangkaraya akan membuka peluang Indonesia mengatasi masalah kesenjangan kesejahteraan yang membayangi sekarang. Setidaknya, ketika ibu kota tak lagi di Jakarta dan Pulau Jawa, distribusi anggaran tak akan lagi terpusat di Jakarta dan Jawa.

Daripada sekadar membuka wacana lama seolah-olah belum ada, menurut Arif, yang harus dibangun sekarang adalah visi tentang masa depan Indonesia. Di dalamnya, kata dia, harus ada penyiapan serius langkah-langkah strategis yang harus ditata dari tapak pertama. Dimulai dari draf dan rencana tahapan, misalnya. “Ini bukan soal wacana atau ide siapa, pada akhirnya. Tapi ini soal visi menata negara,” tegas dia.

Tanggapan Tokoh Ekonomi

Wacana perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta kembali bergulir. Macet dan padatnya Jakarta sudah makin parah, sehingga ibu kota sudah harus dipindah. Ada 3 tokoh di bidang ekonomi yang baru-baru ini menyinggung soal wacana ini.

Soal daerah mana yang layak menjadi ibu kota baru Indonesia, saat ini memang belum ada kabar. Namun, pernah di 2008 lalu, sebuah tim penggagas Visi Indonesia 2033 yang dikomandani oleh Andrinof Chaniago dan kawan-kawan menyodorkan konsep pemindahakan ibu kota atau pusat pemerintahan ke luar Jawa. Gagasan ini sepertinya klop dengan kondisi Jakarta yang beberapa hari lalu terendam banjir.

Andrinof yang merupakan pendiri Center for Indonesian Regional and Urban Studies (CIRUS) bersama-sama Ahmad Erani Yustika, Mohammad Jehansyah Siregar dan Tata Mustafa memberikan perhitungan soal biaya yang diperlukan untuk pindah ibu kota.

Tapi pemindahan ibu kota ke luar Jawa, seperti Kalimantan, butuh biaya Rp 100 triliun untuk memproses pemindahan ibu kota dalam 10 tahun. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang mencapai Rp 20 triliun per tahun dan masalah penurunan kualitas lingkungan Jakarta yang terus melorot.

Dahlan Iskan

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan, dirinya sepakat dengan gagasan memindahkan segera ibu kota Indonesia ke wilayah lain. Menurut Dahlan, kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta harus dilakukan secara matang. Kebijakan ini harus berkesinambungan antara pemerintahan sekarang dengan pemerintah sesudahnya.

“Jangan sampai sekarang pemerintahnya punya ide seperti itu, tapi pemerintah berikutnya tidak. Kan nggak sinkron,” ujar Dahlan.

Dahlan mengatakan, pemindahan ibu kota merupakan ide yang bagus. Apalagi sudah ada beberapa negara yang sukses memindahkan ibu kotanya, seperti Malaysia (Putra Jaya) dan Brasil.

“Ini yang dekat kita saja Malaysia, kan sukses memindahkan ibu kota, Brasil juga sukses. Orang pikir Rio de Janiero yang jadi ibu kota, tapi bukan, ibu kotanya Brasilia,” jelasnya.

Dahlan tidak menyebutkan tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota. Namun, melihat kondisi Jakarta yang sudah padat, maka sudah seharusnya ibu kota dipindah.

Ir. Ciputra

Seorang taipan properti Indonesia, Ir. Ciputra menilai, memindahkan ibu kota negara saat ini dinilainya belum tepat. Solusi terkini adalah bagaimana mengatasi persoalan tata kota, banjir dan kemacetan di Jakarta

“Pindahin ibu kota ke luar Jakarta, bukan karena banjir kita pindah. Bukan karena korupsi, bukan karena macet,” tutur Ciputra.

Menurutnya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun deep tunnel alias bendungan raksasa multi fungsi di utara Jakarta dan memindahkan ibu kota hampir sama, yaitu sekitar Rp 70 triliun.

Memperbaiki kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara adalah prioritas terpenting, karena di tahun 2030 Jakarta akan menjadi salah satu pusat perekonomian dunia. Sehingga, sebagai ibu kota negara, Jakarta harus benar-benar ditata.

“Tahun 2030 Indonesia menjadi kota pelabuhan besar dunia. Ibu kota nomor 8 di dunia. Kita harus melakukan all out Jakarta jadi kota modern,” tambahnya.

Namun, ia tak keberatan memindahkan ibu kota ketika Jakarta telah menjadi kota yang bebas macet, banjir, dan telah tertata rapi.

“Jakarta ditinggalkan kalau keadaan bagus,” cetusnya.

Darmono

 

Direktur Utama PT Jababeka Tbk Darmono berkeluh kesah soal kemacetan parah di Jakarta, ia meminta pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah lain. Bos perusahaan pengembang properti ini menganggap pemindahan ibu kota sangat mendesak.

“Pemindahan ibu kota harus segera. Macetnya di Jakarta sudah luar biasa,” ungkap Darmono.

Menurutnya idenya pemindahan ibu kota tak mesti membangun kota baru tetapi bisa memanfaatkan kota yang sudah ada. Ia siap memberikan masukan kepada pemerintah daerah ibu kota baru baru.

“Nggak ada waktu untuk membuat kota baru dan harus memindahkan kepada kota yang sudah siap. Salah satunya bisa Yogyakarta,” imbuhnya.

Yogyakarta dinilai pas untuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Selain mirip dengan konstruksi Jakarta, Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota sementara Indonesia pada zaman Soekarno di 1949.

Jangan hanya wacana

Monas

Monas

Presiden RI mendatang (akan ada Presiden baru tahun 2014 ini) harus secara serius merencanakan dan merealisasikan pemindahan ibukota negara ke daerah lain karena Jakarta sudah tidak layak dan tidak efektif lagi menjadi pusat pemerintahan.  “Pemindahan ibukota negara ke luar Jakarta jangan hanya wacana, tapi harus menjadi salah satu program prioritas pemerintahan hasil Pemilu mendatang, ” kata calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu, Moestar Putrajaya kepada pers di Jakarta, Ahad.

Wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Jakarta kembali mencuat belakangan ini terkait makin parahnya kemacetan lalulintas dan banjir di di banyak tempat di Jakarta pada musim penghujan ini.  Moestar lebih lanjut mengemukakan, perbaikan infrastruktur apapun tetap tidak akan membuat ibukota negara menjadi lebih baik akibat tertumpunya Jakarta sebagai pusat pemerintahan serta pusat ekonomi, industri, perdagangan, pariwisata, bahkan pusat pendidikan yang dicanangkan Gubernur Ali Sadikin di awal Orde Baru dahulu.

“Bahkan, dibanding dengan membangun tanggul raksasa senilai  Rp 200 triliun sesuai rencana Pemprov DKI bersama pemerintah pusat sekalipun, saya pikir tetap lebih baik memindahkan pusat pemerintahan ke daerah lain,” kata Wakil Ketua Yayasan Jayabaya itu

Ditanya tentang daerah mana yang layak untuk dijadikan pusat pemerintahan RI mendatang, putera tokoh pendidikan nasional Prof. Moeslim Taher SH itu menyatakan sependapat dengan  mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Djoko Santoso yang menyebutkan bahwa daerah yang paling cocok dijadikan ibukota negara adalah Cirebon.

Panglima TNI 2007-2010 Jenderal (Purn) Djoko Santoso saat berkunjung ke Cirebon baru-baru ini menyatakan, Cirebon patut dipertimbangkan menjadi ibukota negara, terutama karena daerah itu memiliki infrastruktur pelabuhan laut dan udara yang memadai.  “Daerah itu juga tidak berbukit-bukit dan akses jalan untuk transportasi daratnya relatif bagus. Di Cirebon juga sudah tersedia tanah negara yang relatif luas milik BUMN, sehingga ketersediaan lahan relative tidak akan menjadi masalah,” katanya.

Lebih, dari itu, menurut Djoko Santoso, dari sisi keamanan dan pertahanan, Cirebon termasuk “Ring satu” karena masih berada di Pulau Jawa. Keberadaan pusat pemerintahan di daerah “Ring satu” adalah sebuah keniscayaan, dilihat dari sisi keamanan dan pertahanan.  Ia menambahkan, Cirebon nantinya harus menjadi “One Stop Service”, yakni pusat pemerintahan yang sekaligus menjadi tempat tinggal bagi para pejabat dan pegawai pemerintahannya seperti daerah Putrajaya di Malaysia.

Tiga skenario relokasi Ibukota

Tiga tahun yang lalu, kantor staf khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah memetakan adanya tiga skenario perpindahan ibu kota (Antara News, 3 September 2010):

    1.Skenario realistis (Jakarta masih tetap sebagai ibu kota dan pusat administrasi), yaitu ibu kota tetap di Jakarta namun dengan pilihan kebijakan untuk menata, membenahi, dan memerbaiki berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, urbanisasi, degradasi lingkungan, kemiskinan urban, banjir, maupun tata ruang wilayah.

    2.Skenario moderat (Pisahkan pusat administratif dan Jakarta masih ditetapkan sebagai ibu kota resmi, seperti Malaysia memindahkan pusat pemerintahan federal administratifnya ke Putrajaya), yaitu pusat pemerintahan dipisahkan dari ibu kota negara. Artinya, Jakarta akan tetap diletakkan sebagai ibu kota negara karena faktor historis, namun pusat pemerintahan akan digeser atau dipindahkan ke lokasi baru.

    3.Skenario radikal (Pindahkan ibu kota resmi, seperti cara Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia), yaitu membangun ibu kota negara yang baru dan menetapkan pusat pemerintahan baru di luar wilayah Jakarta, sedangkan Jakarta hanya dijadikan sebagai pusat bisnis. Skenario radikal memerlukan strategi perencanaan yang komprehensif dengan berbagai opsi penentuan calon ibu kota baru.

Calon ibukota baru yang diusulkan adalah:

1.      Palangkaraya, atau Kota Merdeka (kota buatan baru), Kalimantan Tengah.

2.    Banjarmasin/Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

3.    Penempatan ibukota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur.

4.    Pontianak, Kalimantan Barat.

5.     Balikpapan/Samarinda, Kalimantan timur.

6.    Jonggol, Jawa Barat.

7.     Karawang, Jawa Barat.

8.    Palembang, Sumatera Selatan.

9.    Kawasan timur Indonesia.

10.   Cirebon, Jawa Barat.

(HSH)

Bibliotheque:

1. http://www.antaranews.com/  

2. http://www.presidenri.go.id/

3. http://nasional.kompas.com/

4. http://finance.detik.com/

Advertisements

Write a comment or Leave a Reply. Thank You! Kind Regards Web Administrator/Editor

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s